 |
| Ketua RUMMI, Fadel Rumakat |
AMBON, KOMPASMALUKU.COMK - Terkait dugaan penyelewengan anggaran pada proyek pembangunan dan rehabilitasi 13 item di SMA Negeri 4 Seram Bagian Timur (SBT), Rummi Maluku kini mendesak agar Komisi IV DPRD Provinsi Maluku segera mengambil tindakan memanggil Insun Sangadji untuk dimintai keterangan terkait persoalan dimaksud.
Direktur Rumah Muda Anti Korupsi (RUMMI) Maluku Fadel Rumakat melalui pres rilisnya diterima Kompas Maluku Kamis, (14/11/24) menerangkan, pihaknya mendesak Komisi IV DPRD Provinsi Maluku untuk segera memanggil Insun Sangadji guna memberikan penjelasan terkait pengelolaan anggaran 7,9M untuk pembangunan dan proses rehabilitasi di SMAN 4 SBT tersebut.
Dikatakan Sangajdi sebagai Pengguna Anggaran (PA) beliau memiliki tanggung jawab langsung terhadap jalannya proyek yang kini dipertanyakan keabsahannya itu.
"Publik harus tau bahwa ada beberapa dari 13 item yang tidak direalisasikan dilapangan, semisal rehabilitasi ruang kelas siswa IPS yang fotonya beredar luas pada timeline media massa , dan beberapa item tidak difungsikan semisal Toilet siswa yang hari ini tidak berfungsi akibat tidak ada sanitasi nya sampai hari ini. padahal dalam Laporan Pengadaan, item tersebut disertai sanitasi," terangnya
Fadel mengatakan, proyek tersebut mestinya menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan fasilitas pendidikan di daerah. Namun, indikasi ketidakberesan dalam pelaksanaan proyek dan penggunaan dana telah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat dan pemangku kepentingan. Hal ini lanjut Fadel, muncul pertanyaan tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran, yang diduga melibatkan jumlah yang cukup signifikan.
"Selain itu, kami juga meminta agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan lembaga pengawasan lainnya segera melakukan audit menyeluruh terhadap proyek tersebut. Audit ini penting untuk mengungkap apakah benar terjadi penyimpangan atau tidak, serta memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku," pintanya
Dikatakan, kasus tersebut menjadi perhatian publik mengingat betapa pentingnya peran pendidikan dalam pembangunan daerah, terutama di wilayah-wilayah yang masih membutuhkan banyak peningkatan infrastruktur.
"Jika benar terjadi penyimpangan, maka hal ini jelas-jelas merugikan masa depan generasi muda yang seharusnya mendapat fasilitas yang layak untuk menunjang pendidikan mereka," bebernya
Fadel meminta kerja sama semua elemen yang berwenang untuk segera menindak lanjuti masalah tersebut.
"Kami berharap agar pihak-pihak berwenang segera menindaklanjuti persoalan ini dengan tegas dan transparan, demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses pembangunan dan pengelolaan anggaran di Provinsi Maluku," tutupnya. (KM-01).
