" Kami masyarakat Kilmury sangat merindukan pembangunan jalan itu walaupun hanya 4 km, tapi menurut kami harus dilakukan. Karena mulai dari Indonesia merdeka sampai hari ini jalan aspal sepotong pun tidak ada di Kilmury," ungkap Abdullah Fotty dalam konferensi pers yang digelar Minggu, (6/8/23) di Pantai Wailola Bula
Fotty menjelaskan, wilayah Kilmury sejak puluhan tahun lalu hingga kini belum ada fasilitas apapun yang dibangun oleh pemerintah di wilayah tersebut. Olehnya itu, kata Fotty langkah pembangunan ruas jalan yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Maluku itu sudah harus dikerjakan meski volume pekerjaannya hanya 4 km saja.
Dikatan, menelisik ketertinggalan masyarakat Kilmury dari sisi pembangunan infrastruktur, semula puluhan pemuda asal kecamatan Kilmury melakukan berbagai perjuangan. Salah satunya melalui gerakan 'Save Kilmury' yang dimulai pada 2017 lalu, salah satu tuntutannya adalah mendesak pemerintah untuk membuka keterisolasian wilayah Kilmury melalui pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan.
"Atas nama masyarakat Kilmury kami mengapresiasi, baik itu perjuangan siapapun. Karena perjuangan Save Kilmury mulai dari 2017, salah satu poin tuntutannya adalah membuka keterisolasian di Kecamatan Kilmury, termasuk pembangunan jalan," Apes Fotty
Sementara untuk menanggapi munculnya informasi yang menyebutkan sekelompok aktivis di kota Ambon bakal menggelar aksi unjuk rasa dalam hal menyampaikan aspirasi penolakan rencana pembangunan ruas jalan tersebut. Ketua PPK kecamatan Kilmury itu menegaskan aspirasi para sekelompok ativis itu benar-benar bukan datang dari masyarakat Kilmury dan sekitarnya.
Meski begitu, mereka berharap dengan adanya akses jalan, otomatis membuka ketertinggalan yang selama ini dirasakan masyarakat di wilayah pantai barat itu. Sebab, masyarakat dengan mudah dapat bepergian, beraktivitas menjual hasil-hasil pertanian, perkebunan dan tangkapan nelayan untuk dipasarkan di daerah sekitar atau bahkan di ibu kota kabupaten Seram Bagian Timur (KMc-01)
