KompasMaluku.com- Warga Desa Karay, Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) mengungkapkan dugaan adanya program fisik fiktif dalam pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2025. Dugaan tersebut mencuat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) desa tahun 2026 yang berlangsung di kantor Desa Karay. ( Senin 13/4/26)
Dalam forum tersebut, sejumlah warga secara tegas mempertanyakan realisasi beberapa program fisik yang tercantum dalam dokumen anggaran, namun tidak terlihat wujudnya di lapangan. Warga menilai terdapat kejanggalan antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang diduga tidak sesuai, bahkan mengarah pada indikasi program fiktif.
“Kami minta kejelasan. Dalam dokumen ada kegiatan fisik, tapi di lapangan tidak ada. Ini harus dipertanggungjawabkan,” ujar salah satu warga dalam forum Musrenbang.
Warga pun mendesak Camat Teluk Waru untuk segera mengambil langkah tegas dengan menyurati dua pejabat lama yang sebelumnya bertanggung jawab dalam pengelolaan anggaran tersebut, guna memberikan klarifikasi dan pertanggungjawaban secara terbuka.
Menanggapi hal itu, Camat Teluk Waru menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Ia menegaskan akan segera melayangkan surat resmi kepada kedua pejabat dimaksud.
“Saya akan menyurati pihak-pihak terkait untuk dimintai penjelasan. Jika tidak ada respon, maka saya mendukung penuh langkah warga untuk melaporkan persoalan ini ke Inspektorat,” tegas Camat.
Lebih lanjut, Camat juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa, mengingat anggaran tersebut merupakan hak masyarakat yang harus digunakan secara tepat sasaran.
Kasus ini menjadi perhatian serius warga, yang berharap adanya penelusuran lebih lanjut oleh pihak berwenang agar tidak merugikan keuangan desa serta menghambat pembangunan yang seharusnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pejabat lama yang disebut dalam forum tersebut. (***)
