Kompasmaluku.co.id- Ambon- Upaya Bupati Seram Bagian Timur (SBT), Fachri Husni Alkatiri, mendorong program Hilirisasi Sagu agar bisa masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Pusat 2026 menuai kritik. Pasalnya, RKP 2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2025, sehingga peluang menambahkan program baru dinilai sangat kecil.
Meski demikian, Fachri masih berupaya melobi pemerintah pusat dengan menggandeng Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa. Ia berharap, melalui jalur tersebut, gagasan hilirisasi sagu yang digadang-gadang sejalan dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) Presiden Prabowo Subianto, tetap bisa dipertimbangkan masuk dalam agenda pembangunan 2026.
Namun, langkah Fachri mendapat sorotan kritis. Publik menilai isu hilirisasi sagu sekadar dijadikan komoditas politik untuk menaikkan popularitas, sementara kebutuhan mendesak masyarakat seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan masih menanti solusi nyata.
Pengacara muda Maluku, Sabandar Lisa Kelilauw, menegaskan bahwa seorang kepala daerah tidak seharusnya menjadikan program strategis hanya sebagai retorika politik.
“Hilirisasi sagu memang penting, tapi jika tidak disertai kajian hukum, ekonomi, dan peta jalan yang jelas, maka itu hanya retorika. Kepala daerah jangan terjebak menjual mimpi, sementara rakyat menunggu bukti nyata,” tegas lisa (***)
